NOMOR PERS RELEASE : 16/PR/DISKOMINFO/II/2026
‎
‎Mulia, (Senin, 23/02)_Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., MM, pimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi vertikal, tenaga honorer, serta organisasi masyarakat (Ormas) di halaman Kantor Bupati Puncak Jaya.
‎
‎Dalam apel tersebut, Yuni Wonda serahkan sejumlah penghargaan dan bantuan sarana prasarana secara simbolis. Salah satu capaian yang menonjol adalah penghargaan dari BPJS Kesehatan, di mana tingkat kepesertaan masyarakat Puncak Jaya telah mencapai 98 persen.  
‎
‎“Kita bersyukur karena hampir seluruh masyarakat Puncak Jaya kini memiliki BPJS. Ini adalah prestasi bersama yang harus terus kita dukung,” ucapnya.
‎
‎Ia juga menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
‎
‎ “Capaian ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari Dinas Kesehatan hingga RSUD, yang telah bekerja keras memastikan warga terproteksi layanan kesehatan,”tegasnya.
‎
‎Pemerintah daerah juga tertuju pada pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan 1 unit mobil truk sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perkebunan, dan Peternakan. Ia menghimbau agar pengadaan sarana ini dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat dan ASN dalam menjaga kebersihan lingkungan.  
‎
‎Disamping itu juga, dirinya menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ta. Anggaran 2026 kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
‎
‎Penghargaan juga diberikan oleh Bupati Visioner Terbaik yang diterima langsung oleh Bupati Yuni Wonda. Penghargaan ini didedikasikan sebagai motivasi kolektif bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi di tengah tantangan geografis Kabupaten Puncak Jaya.  
‎
‎Yuni Wonda juga memberikan peringatan keras terkait kedisiplinan pegawai. “ASN adalah pelayan masyarakat. Jika ada yang tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang jelas, maka kita akan memberikan sanksi yang sangat tegas, termasuk kewajiban pengembalian gaji ke kas daerah,” tegasnya.  
‎
‎komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan disiplin pegawai, Kehadiran ASN akan terus diawasi lebih ketat.(*).