Jayapura, (PUNCAKJAYAKAB.GO.ID) – Kabupaten Puncak Jaya, Papua, dulu dikenal karena seringnya terjadi gangguan keamanan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Goliath Tabuni.
Setelah keadaan mulai kondusif, roda pemerintahan di kabupaten tersebut mulai berjalan dengan baik.
Setelah hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akhirnya Puncak Jaya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2020.
Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, menyebut kabupatennya menjadi salah satu daerah tersulit di Papua dan selama ini dikenal sebagai daerah yang rawan gangguan keamanan.
Gangguan tersebut berimbas pada tidak maksimalnya roda pemerintahan.
“Namun, selama kepemimpinan kami yang memasuki empat tahun, kami melihat persoalan ini sehingga kami melakukan rapat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, adat dan seluruh stakeholder sehingga dari situ kami membuat satu program prioritas yang menyentuh langsung ke masyarakat,” ujar Yuni, usai menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan, di Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Senin (18/10/2021).
Menurut dia, semenjak situasi keamanan di Puncak Jaya mulai dapat dikendalikan pada 2017, pembangunan di segala aspek mulai dapat dijalankan. Hingga akhirnya, Yuni mengklaim tingkat kesejahteraan masyarakat Puncak Jaya sudah meningkat.
“Sekarang kami sudah melihat hasilnya, termasuk situasi keamanan sampai hari ini di Puncak Jaya bisa dikatakan 90 persen sudah aman,” kata dia.
Ia mengakui, raihan opini WTP hanyalah bentuk penilaian BPK atas laporan keuangan pemerintah sehingga dampak dari penggunaan anggaran bagi masyarakat harus benar-benar diperhatikan.
Namun, ia juga memandang raihan tersebut dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan. “Sebagai pimpinan kami bangga dan senang atas perolehan WTP ini merupakan hasil kerja keras kami semua,” kata Yuni.