Timika_(Selasa, 14/11) Berlangsung di Hotel Horison Diana Kabupaten Mimika berlangsung Agenda Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Rencana Anggaran Program (RAP) Dana Otonomi Khusus Papua (Otsus) Provinsi Papua Tengah. Sebagai pelaksana Badan Perencaaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah yang mengundang Pejabat Struktural Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri bersama sejumlah OPD yang berasal dari 8 Kabupaten di Wilayah Papua Tengah. Agenda membahas finalisasi Rencana Anggaran Program (RAP) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.Sejatinya kehadiran Otsus Jilid 2 tersebut membawa misi peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan keberpihakan dalam rangka pemberdayaan seluruh rakyat Papua menjadi setara dengan daerah lain. Hadir Kepala Bappeda yang diwakili Sekretaris Bappeda Bertnadus T Seleng, S.Sos, M. Si, Kepala Dinas Kominfo Akbar Fitrianto, S. STP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perkebunan dan Peternakan Eri Wonda, S. IP, M. Si bersama Pejabat Eselon III, Kepala Bagian SETDA, Kasubbag Perencanaan serta staf teknis. Dari 23 OPD pengelola Otsus yang hadir sebanyak 12 OPD dalam kegiatan tersebut.Mewakili Kepala Bapperida Provinsi Papua, Dekta Kobogau membuka pelaksanaan FGD yang diharapkan berjalan seusai jadwal yang direncanakan.Dalam pembukaan, Dodi Iskandar dari DJPK menekankan agar penggunaan Dana Otsus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan Orang Asli Papua serta mempersempit kesenjangan Papua dengan daerah lain yang sudah maju. Selanjutnya Ernest Admundi dari Kemedagri menambahkan bahwa Pelaksana adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemprov selaku evaluator. “Peran Kementerian adalah untuk mendampingi Bapak/Ibu Kabupaten di Papua Tengah agar tidak melenceng dari amanat UU Nomor 2/2021 dan aturan” imbuhnya.Terlepas dari hal itu, ia menyebutkan bahwa kesuksesan Otsus Papua adalah bukan peran dari lembaga maupun siapa-siapa. “Akan tetapi kesuksesan Otsus adalah ketika keterlibatan Orang Papua sendirilah yang harus membangun 100% melalui Otsus barulah dikatakan berhasil.”ungkapnya. Dalam pembahasan dilakukan juga evaluasi menyeluruh guna memastikan agar Dokumen RAPPP benar-benar selaras dengan APBD Kabupaten. Selain itu ditekankan agar OPD penyusun dan Pengelola program bahwa Otsus harus dikelola secara efektif, Efisien dan transparan, taat peraturan, partisipasi Masyarakat, Keberpihakan OAP dan Akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kemanfaatan, keadilan dan keberlanjutan.

Jakarta, (Jumat,10/11) – Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya melakukan Konsultasi lanjutan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Yamo yang sejak lama telah di usulkan. Turut Hadir Asisten Bidang Pemerintahan Hukum dan Kesra Yahya Wonerenggo, S.IP, M. Sos didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Massora, S.Hut, M.Si dan Staf Ahli Kemasyarakatan Istinus Kogoya, S. Sos didampingi Kabag Tata Pemerintahan Edikusman, S.IP. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tepatnya Pasal 76. Dengan demikian, fondasi utama tiga RUU pemekaran tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada OAP. Diterima langsung Valentinus Sudarjanto Sumito, S. IP, M. Si selaku Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus (Otsus) Kementerian Dalam Negeri langsung melakukan pembahasan di ruang kerjanya. Pihaknya mengakui bahwa hingga saat ini memang sudah banyak usulan pemekaran yang diterima oleh jajarannya, namun tentunya memiliki konsekuensi dan perlu dilakukan kajian dan telaah mendalam terhadap berbagai usulan yang masuk dari berbagai pertimbangan. “Kami akan mengajukan pemekaran DOB Yamo jika kran Moratorium dibuka karena telah terbit suspresnya.” Ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Tim juga menyerahkan Dokumen Pemekaran Kabupaten Yamo dan Buku Kajian Pembentukan Calon Kabupaten Yamo yang digadang-gadang berpusat di Distrik Ilu itu. Menurut Yahya, usulan tersebut merupakan produk hukum lama yang layak diperjuangkan namun terbentur moratorium 3 Menteri beberapa tahun lalu. Sejalan dengan Itu Sahli Bupati, Massora menambahkan “DOB bukan usulan baru, tim ke mendagri dalam rangka koordinasi dan pengecekan sejauh mana kemajuan usulan DOB Yamo yang telah disampaikan pada Tahun 2013 dan telah terbit suspresnya di 2014.” Ujarnya. Menurutnya, kunjungan ini juga menyampaikan penantian panjang dan harapan masyarakat Distrik Ilu sebagai calon DOB Yamo. Pertemuan ini nantinya memberi harapan menggembirakan bagi masyarakat. Menambahkan hal tersebut ia menekankan bahwa konsultasi tersebut adalah tindaklanjut perkembangan usulan DOB Yamo. “Jadi, bukan pengusulan baru” Tutupnya.