Mulia. (PUNCAKJAYAKAB.GO.ID) – Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan apel rutin di awal bulan Februari tahun 2022, di Halaman Kantor Bupati Puncak Jaya, pada hari senin pagi (07/02/2022).
Apel pagi ini dipimpin oleh Kabag UKPBJ (Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa) Botten Tandipada, S.T, M.A.P.
Sementara itu, pembina apel Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Ordianto Baruri, S.Pt, ia mengungkapkan kepada kepala Distrik untuk menjaga keamanan distriknya, karena berdasarkan pengamatan saya melihat banyak yang mabuk.
“Saya ingatkan kepada distrik mohon untuk tertibkan suasana yang sudah tidak produktif karena sering banyak yang mabuk, ini dapat mengganggu suasana Kamtibmas di distrik yang sudah berjalan baik selama ini, ungkap Ordianto Baruri.
Ordianto Baruri perintahkan kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Puncak Jaya untuk mengaktifkan kantornya karena kedatangan BPK untuk perbaiki Pemerintahan di Kabupaten Puncak Jaya.
“Kepala OPD untuk segera mengaktifkan kantornya dan tolong masuk lihat staf berikan tugas, apalagi saat ini BPK sudah hadir di mulia untun perbaiki pemda puncak jaya, kepala OPD yang belum naik, agar staf segera menghubungi. Saya harap semua OPD proaktif dalam pemeriksaan BPK”, perintah Ordianto Baruri.
Catatan untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyampaikan kepada CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) formasi 2018 untuk aktif karena akan diadakan pra jabatan dalam waktu dekat.
“Catatan untuk OPD dan seluruh kepala OPD untuk menyampaikan kepada CPNS Fotmasi 2018 pada setiap OPD untuk segera aktif, karena CPNS formasi 2018 dalam waktu dekat akan diadakan pra jabatan, ini catatan penting dalam satu tahun apabila CPNS tidak aktif akan dicoret,” tandas Ordianto Baruri.
Ordianto Baruri mengimbau kepada kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk membuat data aset.
“Untuk kepentingan pemeriksaan BPK, disini saya minta kepala OPD bisa membuat data aset di masing-masing OPD, diantaranya data aset bergerak dan tidak bergerak, ini sangat penting agar data aset OPD semua terdata dan tidak jadi masalah saat pemeriksaan aset,” imbau Ordianto Baruri.
Ordianto Baruri meminta kepada semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) segera melakukan pengimputan RUP (Rencana Umum Pengadaan).
“Saya pikir semua OPD sudah terima DPA ya, dan saya minta segera buat RUP utk membuat schedule pengimputan RUP pada portal LPSE,” minta Ordianto Baruri.
Terakhir, Ordianto Baruri meminta kepada setiap OPD untuk memberisihkan halaman kantornya, saya melihat masih banyak kantor yang rumputnya masih tinggi. (KominfoPJ/Hari)