Selain kegiatan pendataan aset juga dirangkaikan dengan monitoring mahasiswa asal Puncak Jaya yang dibiayai oleh APBD Pemda Puncak Jaya yang bertujuan guna memantau dan mendata mahasiswa yang sudah melewati masa studi.

Kabag Kesra Setda Tri Purnomo Tabuni, S. IP mengungkapkan bahwa sesuai perintah Pj. Bupati Puncak Jaya pihaknya langsung turun lapangan. “Kami bersama tim bertujuan melakukan pemantauan dan pengecekan mahasiswa asal Puncak Jaya yang lewat masa studu serta mendata aset di kota studi Jakarta yg merupakan atau menjadi aset Pemda,” Ujarnya. Sehingga nantinya akan diperoleh data valid dilapangan yang akan menjadi bahan evaluasi kepada Pj. Bupati Puncak Jaya.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Mei 2024 bertempat di kontrakan mahasiswa Puncak Jaya beralamat di Jl.H.Jamat, Gang Rais nomor 88, Buaran, Serpong Kota Tangerang Selatan Banten. Rombongan disambut positif dan sumrinhah oleh sejumlah mahasiswa asal Puncak Jaya di kota studi Jakarta. Mereka menyampaikan terimakasih atas perhatian yang diberikan oleh pemda Puncak Jaya meski jauh dari kampung halaman.

Salah seorang perwakilan yakni Skretaris IPMAPUJA Korwil Jakarta Ayus Lambe berharap agar mereka diperhatikan Pemda Puncak Jaya dapat membangun asrama permanen. “Kami harap pemda bisa bangun Asrama permanen untuk kami agar bisa mendapatkan fasilitas yang layak selama berkuliah” Ujar Ayus. (Bar)

Puncak Jaya~membuat fasilitas bermain (Ayunan) bagi anak-anak Orang Asli Papua yang berkunjung ke Pos Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 753/AVT merupakan bentuk kepedulian untuk mewujudkan pelaksanaan Binter dalam mendukung tugas kewilayahan di Distrik Mulia  Kab. Puncak Jaya, Rabu (17/01/2024).

Dan Pos Kota Baru Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 753AVT  Lettu Inf Riyanto mengatakan bahwa membuat fasilitas bermain berupa ayunan merupakan salah satu sarana pembinaan teritorial kepada anak-anak Kampung Pagaleme yang berkunjung ke Pos Kota.

“Bermain merupakan kegiatan anak-anak setiap harinya setelah selesai kegiatan sekolah dan meluangkan waktu untuk berkunjung ke Pos dan bermain ayunan yang membuat anak Orang Asli Papua (anak kampung pagaleme) merasa senang dan riang gembira, “ungkap Danpos.

Kegiatan ini dilakukan Pos guna untuk mewujudkan kedekatan Satgas dan membuat hati serta perasaan anak-anak Orang Asli Papua tersenyum riang gembira bisa bermainan ayunan untuk menghilangkan kejenuhan mereka.

Pos Kota Baru Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 753/AVT selalu menyambut dengan baik kedatangan anak-anak Orang Asli Papua (kampung Pagaleme) bilamana berkunjung dan bermain dihalaman pos, hal ini mereka lakukan karena sudah terciptanya hubungan/kedekatan yang baik dengan pos sehingga rasa nyaman selalu ada pada benak hati anak-anak Orang Asli Papua.

Jayapura, Bappeda Provinsi Papua lakukan pembahas RKA Otsus Tahun Anggaran 2022 yang diikuti Kabupaten dan Kota se Provinsi Papua bertempat di Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura Selatan Kota Jayapura, 15-16 Desember 2021.

Kegiatan diawali Diskusi Panel Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Penyaji para pemangku kepentingan tingkat pusat diantaranya Direktur Trasfer Dana Umum Kemenkeu Adriyanto, Kasubid Perencanaan Daerah Wil IV Dirjen Bina Keuda Kemendagri Fernando H. Siagiaan, plt. Direktur Regional III Bappenas Ika Retno Wulandari, dengan moderator Kasubid Pemerintahan dan Otsus Bidang Sosbud Bappeda Provinsi Papua Jull Eddy
Way, S.Sos.

Kepala Bappeda yang di Wakili Sekretaris Bappeda Adolof Kambuaya dalam arahan pembukaan menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana antara UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 2 Tahun 2021. Penyaluran dana UU 21/2001 melalui pemerintah Provinsi Papua sedangkan berdasarkan UU 2/2021, Alokasi Dana Otsus langsung dari pemerintah pusat ke Kabupaten/kota tidak lagi melalui Pemerintah Provinsi seerti sebelumnya. Sekretaris Bappeda Provinsi Papua juga menyampaikan bahwa dana Pendidikan dan Kesehatan yang selama ini di kelola provinsi sebagai urusan bersama (UB) secara bertahap akan dialihkan ke Kabupaten/Kota.

Direktur Transfer Dana Umum Ardiyanto dalam pemaparan via daring menyampaikan bahwa, UU Nomor 2 Tahun 2021 lebih menekankan pada konsolidasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Legislatif, MRP dan Badan Khusus. Selain itu menjadi pembeda adanya Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), sebagai grand desain pembangunan Papua dalam jangka waktu 20 tahun kedepan.

Plt. Direktur Reginal III Bappenas Ika menyampaikan bahwa diharapkan dengan dana otonomi khusus tahap II dapat memacu percepatan pembangunan dengan memperhatikan tiga faktor utama yaitu Geo Stategis (Papua sebagai gerbang penghubung Indonesia dan kawasan Asia Fasifik), Geo Ekonomi (Papua memiliki potensi sektor agro lokal diantaranya kakao, kopi, kelapa, sagu dan potensi tambang) serta Geo Politik (Papua pulau besar bersebelah langsung dengan kawasan Melanesia dan Polinesia dan punya peran penting dalam perdamaian kawasan Asia-Pasifik).

Fernando H. Siagiaan yang hadir langsung dalam forum ini, menyampaikan bahwa dana Otsus merupakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP), oleh karena itu program dan kegiatan yang dilaksakan harus menyentuh langsung hak dasar OAP. Tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran yang lebih banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan aparatur. Lanjut Fernando berharap program dan kegiatan sesuai arahan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 Tahun 2021.

Dihari kedua (16/12/21) dilaksanakan pembahasan RKA Otsus oleh tim pembahas dari Bappeda Provinsi Papua. Tim Kabupaten Puncak Jaya yang dipimpim Bappeda Kabupaten Puncak Jaya, mendapat kesempatan pembahasan pada meja Lapago III yang dipimpin Kabid Fispra Bappeda Provinsi Papua Yulian Weya didampingi Bu Merlin. Kepala Bappeda Puncak Jaya yang di Wakili Sekretaris Bappeda Bertnadus Seleng menyampaikan apresiasi kepada tim pembahasan Provisi Papua dan siap memperbaiki RKA sesuai arahan tim pembahas. Pembahasan kali ini tidak banyak mengalami perubahan, hal ini karena Bappeda Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pembahasan RKA Otsus dengan OPD di Mulia, tutur Bert. (KominfoPuja.MS)

Turut dalam Rombogan Bupati Puncak Jaya Ketua DPRD Zakairas Telenggen, Dandim 1714/PJ Letkol Inf. Rofi Ardiansyah, Kapolres Puncak Jaya yang diwakili Wakapolres Kompol Irianto Jhon, S.Sos. Danyon 613/RJA Letkol Inf. Prio Handoyo, Danyon Mekanis 521/DY Letkol Inf. Bayu Anjas Asmoro, Sekda Tumiran, S.Sos , Ketua TP-PKK Ny. Ursula W. Wonda, Ketua Persit KCK Kodim 1714 dr. Angky, Ketua DWP Ny. Manikem Tumiran, para asisten, staf ahli, para kepala OPD, Para Kepala Distrik, Kepala Kampung, Ketua GIDI Wiayah Yamo dan Wilayah Yalu, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan kedua kubu (kelompok atas dan bawah) yang bertikai.
Mendahului acara perdamaian, dilaksanakan ibadah singkat dan doa pembukaan oleh Ketua GIDI Wilayah Yalu Pdt. Terri Eliba dan menyampaikan bahwa acara perbuatan baik akan menghasilkan yang baik kemudian dilanjutkan pembacaan surat pernyataan oleh Tekies Kogoya, perwakilan keluarga pelaku yang menyatakan bahwa pihak pelaku dengan sungguh-sungguh bersedia menyelesaiakan konflik adat secara kekeluargaan dan meminta maaf kepada keluarga korban dan menghapus semua dendam dan permusuhan dan saudara oleh Detius Wonda perwakilan keluarga pihak korban menyatakan bahwa sepakat menyelesaikan konflik secara adat dan kekeluargaan, sepakat saling memaafkan dan menghapus segala permusuhan dilanjutkan penandanganan surat pernyataan yang tertuang dalam BA Perjanjian Damai Nomor : 189/721/SET.

Acara Perdamaian ini dihadiri oleh kedua kubu sekitar 2.000 orang yang memenuhi lapangan pendidikan Ilu untuk menyaksikan langsung acara perdamaian dan penyerahan dana bantuan perdamaian oleh Bupati Puncak Jaya sebesar Rp. 10 Miliar kepada Pihak Bawah Rp. 5 Miliar yang diterima oleh Kinen Wonda dan pihak atas Rp. 5 Miliar yang diterima oleh Absen Kogoya, sedangkan bantuan dari anggota DPRD diserahkan oleh Ketua DPRD sebanyak Rp. 2 Miliar kepada pihak bawah sebesar Rp. 1 Miliar dan pihak atas sebesar Rp. 1 Miliar, total dana bantuan sebanyak Rp. 12 Miliar. Penyerahan dana ini disambut dengan rasa sukacita dan bahagia dari kedua belah kubu yang bertikai, tak sedikit peserta yang hadir meneteskan air mata karena haru menyambut perdamaian yang sudah lama dinanti.
Suatu Berkat Tuhan yang luar biasa, dalam acara perdamaian ini kedua belah pihak saling bersalaman antara diwakili oleh Kinen Wonda kepala perang kubu bawah dan Absen Kogoya kepala perang kubu atas didepan Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, Forkopimda, Tripika, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda. Salaman ini pertanda kedua belah pihak telah berdamai dan semua masalah adat pada hari ini juga berakhir. Masyarakat telah dapat kembali beraktifitas seperti biasa tanpa ada sekat dan permusuhan.
Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda menyampaikan puji syukur kepada Tuhan YME karena kegiatan ini berjalan dengan aman, damai dan lancar, terjadinya perang ini ditengarai dampak dari pelantikan 302 kepala kampung oleh Bupati Puncak Jaya pada tanggal 22 Juni 2018 di Lapangan Alun-Alun Kota Pagaleme Mulia. Peperangan ini terjadi di wilayah II yaitu di Distrik Kalome, Waegi, Wonwi, Yamoneri, Ilu, Taganombak, Nioge, Nume dan Gubume yang berdampak pada macetnya pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan dan pelayanan gereja. Dalam wawancara Yuni Wonda menyampaikan bahwa secara adat untuk menuju perdamaian ada tiga tahapan adat yang harus dilakukan yaitu pertama belah kayu doli, tahap kedua yaitu mencari nafkah atau dana untuk membayar denda kepala korban kemudian melakukan bakar batu khusus laki-laki dan tahap ketiga yaitu perdamian dalam bentuk bakar batu untuk makan bersama.
Yuni Wonda menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah dalam acara perdamian ini sebagai fasilitator dan mediasi, mengingat jika tidak dimediasi maka persoalan perang ini tidak akan pernah selesai, untuk itu saya Bupati Puncak Jaya dan Unsur Forkopimda hadir di acara perdamaian sekaligus memberi bantuan sebesar Rp. 12 Miliar. Bantuan ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah mendamaikan warganya yang bertikai agar tercipta kondusifitas daerah demi normalnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Dengan penyerahan dana hari ini serta penandatangan surat pernyataan di atas materai 10 ribu, semua persoalan perang telah selesai dan berpesan kepada masyarakat bahwa Bupati Puncak Jaya hanya satu dan mengajak semua masyarakat Puncak Jaya bersatu berpikir dan mengambil peran dalam membantu Pemerintah mensukseskan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
(Kominfo Puja)

Berdasarkan laporan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Ewonggen Kogoya, S.Th. M.KP dalam acara Pemusnahan Bahan Makanan dan Minuman kadaluarsa di Pasar Sentral Nagalo Muni Mulia tanggal 22 Juli 2021 mengatakan bahwa bahan kadaluarsa ini diperoleh dari penyisiran tim rasia yang terdiri 3 tim sidak, tim sidak I beroperasi di wilayah Kota Baru Pagaleme, tim sidak II di Kota Lama Mulia dan tim sidak III di Distrik Ilu dan sekitarnya setiap tim terdiri dari 40 orang. Razia ini dilakukan sebagaimana amanat Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, dari rasia diperoleh bahan makanan dan minuman kadaluarsa dan tidak layak konsumsi sebanyak 1 ton.

Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.Sos. S.IP, MM. dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Esau Karoba, S.Pak. M.Si mengapresiasi kerja keras Dinas Koperindag khususnya tim sidak. Kegiatan ini sangat positif karena memberi jaminan keamanan pangan kepada masyarakat, Bupati menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah tanggunggung jawab kami semua, bukan hanya pemerintah tapi juga tanggung jawab tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan semua komponen masyarakat. Oleh karena itu pengawasan makanan dan minuman kadaluarsa terus di gaungkan demi keamanan pangan.

Dalam acara pemusnahan bahan makanan dan minuman kadaluarsa turut hadir Sekretaris Dewan Daut T. Wendamili, SH. M.KP, Danramil Mulia Kapten Harapan, perwakilan Polres, tokoh masyarakat dan perwakilan pedagang kios dan pasar. Pemusnahan dengan cara pembakaran 1 ton barang tidak layak konsumsi dilakukan oleh Asisten II, Kadis Koperindag dan Sekwan.
(Kominfo, 23 Juli 2021)

Kunjungan dilakukan untuk memastikan jaringan telkomsel berfungsi dengan baik. Hal itu dilakukan karena pada hari sebelumnya jaringan mengalami masalah.

Kepada Dinas Kominfo H. Massora S.Hut., M.Si di dampingi kabid ikp/informasi dan komunikasi publik Suwignyo, S.Sos., MH. Dan staff dinas kominfo kabupaten Puncak jaya.

Ditempat itu, Kepala Dinas Kominfo mendapatkan penjelasan dari rekanan atau vendor telkomsel dari PSN dan teknisi dari telkomsel.

Dari paparan tersebut, kendala adanya jaringan diketahui karena tengah dilakukan perbaikan dan upgrade jaringan 4 G gara pelayanan di Kabupaten Puncak Jaya berjalan baik.

Ia berharap agar upgrade jaringan dilakukam dengan baik sehingga masyarakat Puncak Jaya terlayani oleh Telkomsel.

Tata Guna Tanah di Kabupaten Puncak Jaya

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa kawasan hutan merupakan pemanfaatan lahan yang paling dominan yang merata di seluruh wilayah terutama berupa hutan lahan kering primer. Pola tata guna lahan terdiri dari wilayah hutan, lahan persawahan, lahan kering, lahan industri, lahan pertambangan, kolam air tawar, tambak ikan, permukiman, padang rumput alam, tanah tandus dan tanah, dengan sebaran perumahan  sebesar 1.162 km2, wilayah hutan 8.719 km2, lahan kering 581 km2, Sawah sebesar 76 km2,  Penggunaan lainnya yang meliputi kolam air tawar sebesar 2.615 km2, pertambangan sebesar 145 km2, tanah terlantar 287 km2, dan industri sebesar 72 km2.