Fawi-(Rabu,15/11), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan pengecekan Akses Internet (AI) Wifi Bakti Aksi dan BTS Telkomsel USO/BAKTI di Zona III yakni Distrik Fawi, Dagai dan Torere. Hal ini merupakan rutinitas dalam rangka menjamin kualitas layanan komunikasi dan Internet masyarakat Kabupaten Puncak Jaya yang layak. Akses Internet (AI) Vsat Wifi BAKTI AKSI sendiri merupakan Infrastruktur Digital berupa akses internet yang diberikan oleh BAKTI Kominfo yang disediakan di titik-titik lokasi tertentu di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Akses Internet Vsat Wifi Bakti Aksi memiliki tujuan sebagai pemerataan akses internet untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mozes Daniel Rumbino, ST selaku teknisi dan tim mengatakan bahwa AKSES INTERNET WIFI BAKTI AKSI ini dipasang dari Tahun 2022 sebanyak 18 PERANGKAT AKSES INTERNET BAKTI AKSI yakni Distrik Fawi 14, Dagai 3 dan Torere 1 juga 1 BTS TELKOMSEL BAKTI 4g dan 2g yang terpasang di distrik fawi. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini banyak Akses Internet Bakti Aksi masih banyak yang tidak aktif yang diakibatkan sumber daya listrik sampai saat ini belum ada dan juga harga BBM yang sangat mahal untuk menggunakan genset. Kendati demikian pihaknya mengakui untuk jaringan seluler masih aman. “Untuk BTS Telkomsel USO/BAKTI 4g dan 2g dibangun Tahun 2017 dan sampai saat ini masih berfungsi dan dapat digunakan dengan baik di distrik Fawi. Pihaknya menyampaikan Untuk Akses Internet Wifi Bakti Aksi “Kami belum bisa turun ke beberapa Distrik yakni Distrik Dagai dan Distrik Torere untuk melakukan perbaikan. Karena ada kendala transportasi yang agak sulit dan lokasi yang jauh,” imbuhnya. Ia menyampaikan terima kasih juga kepada Pimpinan Daerah yang telah mendukung dari sisi transportasi ke lokasi site. Ditempat yang berbeda Kepala Dinas Kominfo Akbar Fitrianto, S.STP, M.AP berpesan kepada seluruh masyarakat agar memanfaatkan secara maksimal. Ia menyebutkan bahwa setiap site memiliki standar ketentuan pemakaian yang harus dipenuhi misalnya listrik harus diatas 150-220 Volt dan Uptime harus minimal nyala 8 jam sehari. Saat ini ia menyebutkan bahwa telah terpasang 287 Site Akses Internet bakti diseluruh Puncak Jaya. “Saat ini kebutuhan telekomunikasi/ internet sudah menjadi kebutuhan primer selain pangan, sandang dan papan juga jaringan. Olehnya perangkat yang telah dipasang untuk tetap dijaga sebaik-baiknya dan tidak dirusak dengan alasan apapun karena Vsat Bakti adalah aset negara bukan milik pribadi. Karena dari Sistem Bakti pusat terus memantau 24 jam jika ada site yang off, penanggungjawab akan ditanya. Karena tujuan awalnya adalah untuk memberikan akses internet bagi masyarakat luas khususnya di Puncak Jaya,” pesannya. Ia menambahkan jika ada keluhan dan permasalahan maupun pertanyaan pemanfaatan Vsat AI bisa menghubungi layanan Sipuja di 081388669010. Menutup wawancara, Akbar menambahkan “Permintaan optimalisasi Vsat sangat banyak. Karena keterbatasan SDM harus semua dijadwalkan. Soal kapasitas memang masih rendah yakni upto 2 mbps ketika diakses 5 user sudah agak lambat, namanya bantuan kita, syukuri dulu. Yang penting terjangkau dulu. jika ada keperluan mendesak untuk zoom atau virtual untuk durasi tertentu bisa hubungi admin Sipuja” Tutupnya.

Timika_(Selasa, 14/11) Berlangsung di Hotel Horison Diana Kabupaten Mimika berlangsung Agenda Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Rencana Anggaran Program (RAP) Dana Otonomi Khusus Papua (Otsus) Provinsi Papua Tengah. Sebagai pelaksana Badan Perencaaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah yang mengundang Pejabat Struktural Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri bersama sejumlah OPD yang berasal dari 8 Kabupaten di Wilayah Papua Tengah. Agenda membahas finalisasi Rencana Anggaran Program (RAP) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.Sejatinya kehadiran Otsus Jilid 2 tersebut membawa misi peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan keberpihakan dalam rangka pemberdayaan seluruh rakyat Papua menjadi setara dengan daerah lain. Hadir Kepala Bappeda yang diwakili Sekretaris Bappeda Bertnadus T Seleng, S.Sos, M. Si, Kepala Dinas Kominfo Akbar Fitrianto, S. STP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perkebunan dan Peternakan Eri Wonda, S. IP, M. Si bersama Pejabat Eselon III, Kepala Bagian SETDA, Kasubbag Perencanaan serta staf teknis. Dari 23 OPD pengelola Otsus yang hadir sebanyak 12 OPD dalam kegiatan tersebut.Mewakili Kepala Bapperida Provinsi Papua, Dekta Kobogau membuka pelaksanaan FGD yang diharapkan berjalan seusai jadwal yang direncanakan.Dalam pembukaan, Dodi Iskandar dari DJPK menekankan agar penggunaan Dana Otsus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan Orang Asli Papua serta mempersempit kesenjangan Papua dengan daerah lain yang sudah maju. Selanjutnya Ernest Admundi dari Kemedagri menambahkan bahwa Pelaksana adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemprov selaku evaluator. “Peran Kementerian adalah untuk mendampingi Bapak/Ibu Kabupaten di Papua Tengah agar tidak melenceng dari amanat UU Nomor 2/2021 dan aturan” imbuhnya.Terlepas dari hal itu, ia menyebutkan bahwa kesuksesan Otsus Papua adalah bukan peran dari lembaga maupun siapa-siapa. “Akan tetapi kesuksesan Otsus adalah ketika keterlibatan Orang Papua sendirilah yang harus membangun 100% melalui Otsus barulah dikatakan berhasil.”ungkapnya. Dalam pembahasan dilakukan juga evaluasi menyeluruh guna memastikan agar Dokumen RAPPP benar-benar selaras dengan APBD Kabupaten. Selain itu ditekankan agar OPD penyusun dan Pengelola program bahwa Otsus harus dikelola secara efektif, Efisien dan transparan, taat peraturan, partisipasi Masyarakat, Keberpihakan OAP dan Akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kemanfaatan, keadilan dan keberlanjutan.

Jakarta, (Jumat,10/11) – Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya melakukan Konsultasi lanjutan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Yamo yang sejak lama telah di usulkan. Turut Hadir Asisten Bidang Pemerintahan Hukum dan Kesra Yahya Wonerenggo, S.IP, M. Sos didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Massora, S.Hut, M.Si dan Staf Ahli Kemasyarakatan Istinus Kogoya, S. Sos didampingi Kabag Tata Pemerintahan Edikusman, S.IP. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tepatnya Pasal 76. Dengan demikian, fondasi utama tiga RUU pemekaran tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada OAP. Diterima langsung Valentinus Sudarjanto Sumito, S. IP, M. Si selaku Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus (Otsus) Kementerian Dalam Negeri langsung melakukan pembahasan di ruang kerjanya. Pihaknya mengakui bahwa hingga saat ini memang sudah banyak usulan pemekaran yang diterima oleh jajarannya, namun tentunya memiliki konsekuensi dan perlu dilakukan kajian dan telaah mendalam terhadap berbagai usulan yang masuk dari berbagai pertimbangan. “Kami akan mengajukan pemekaran DOB Yamo jika kran Moratorium dibuka karena telah terbit suspresnya.” Ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Tim juga menyerahkan Dokumen Pemekaran Kabupaten Yamo dan Buku Kajian Pembentukan Calon Kabupaten Yamo yang digadang-gadang berpusat di Distrik Ilu itu. Menurut Yahya, usulan tersebut merupakan produk hukum lama yang layak diperjuangkan namun terbentur moratorium 3 Menteri beberapa tahun lalu. Sejalan dengan Itu Sahli Bupati, Massora menambahkan “DOB bukan usulan baru, tim ke mendagri dalam rangka koordinasi dan pengecekan sejauh mana kemajuan usulan DOB Yamo yang telah disampaikan pada Tahun 2013 dan telah terbit suspresnya di 2014.” Ujarnya. Menurutnya, kunjungan ini juga menyampaikan penantian panjang dan harapan masyarakat Distrik Ilu sebagai calon DOB Yamo. Pertemuan ini nantinya memberi harapan menggembirakan bagi masyarakat. Menambahkan hal tersebut ia menekankan bahwa konsultasi tersebut adalah tindaklanjut perkembangan usulan DOB Yamo. “Jadi, bukan pengusulan baru” Tutupnya.